Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong, menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya mengikuti arah kebijakan pusat tanpa membuat aturan tambahan di luar ketentuan nasional.
Menurutnya, koordinasi tetap dilakukan dengan Badan Kepegawaian Negara dan kementerian terkait agar tidak terjadi kekeliruan prosedur.
Baca Juga: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Resmi Dimulai 2026, Begini Mekanisme dari KemenPAN-RB
"Kita tunggu saja kebijakan pemerintah pusat kedepannya seperti apa,” ujar Kaharuddin Tokkong, sebagaimana dikutip dari RRI, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, status PPPK paruh waktu yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari skema penataan tenaga non-ASN secara nasional. Skema tersebut dimaksudkan sebagai tahap transisi, sehingga pegawai tetap memiliki ruang bekerja sambil menunggu kebijakan lanjutan mengenai formasi dan kebutuhan organisasi.