Mekanisme Perubahan Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu 2026, Berikut Acuan Pusat

Baca Juga: 11 Faktor Utama Kontrak PPPK Paruh Waktu 2026 Diputus, Berikut Alasannya

Selain kinerja individu, pemerintah daerah turut mempertimbangkan kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran. Pengangkatan penuh waktu harus selaras dengan perencanaan belanja pegawai agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal.

Karena itu, pengusulan dilakukan bertahap sesuai prioritas jabatan dan pelayanan publik.

Di sisi lain, perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara masih dinantikan sebagai dasar hukum lanjutan. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian lebih rinci mengenai pola pengangkatan, masa kontrak, serta perlindungan hak pegawai. Pemerintah daerah menyatakan akan segera menyesuaikan kebijakan apabila aturan baru telah diterbitkan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani