"Adapun rinciannya, untuk Dirjen Polpum sebesar Rp 1,6 triliun, mulai pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU Bawaslu, gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses Pemilu Serentak 2024. Kemudian forum komunikasi politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lain," kata Tito.
Baca juga: Optimalisasi Teknologi 5G Butuh Ketersediaan Fiber Optic
Baca juga: Jokowi Kembali Teken Perpres Miras dengan Syarat
Anggaran untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) sebesar Rp 5,3 miliar. Jumlah ini untuk pemetaan daerah rawan konflik hingga masalah keamanan pandemi COVID-19.
"Untuk Ditjen Adwil sebesar Rp 5,3 miliar, untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu, pemetaan daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, termasuk masalah keamanan dari pandemi COVID-19," tuturnya.