"Daerah yang menerima TKD hingga 90 persen ini paling boros, 60 persen anggaran mereka habiskan untuk pegawai," jelasnya.
Baca Juga: Pakaian Dinas PPPK Lingkup Kemendagri dan Pemda Kini Disamakan dengan PNS
Kondisi ini, menurut Tito, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini menghambat pembangunan di daerah karena dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat menjadi terbatas akibat beban biaya pegawai.
"Ketergantungan fiskal ini sangat mengkhawatirkan, terutama di daerah yang lemah. Uangnya habis untuk pegawai, padahal masih banyak sektor lain yang membutuhkan perhatian," tegas Tito.
Mendagri juga mendorong pemda untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PAD mereka. Menurut Tito, peningkatan PAD akan memperkuat kemampuan fiskal daerah, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat.