Menurut Tito, penyesuaian dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah pegawai baru. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak lagi membuka rekrutmen tenaga honorer baru dan tidak menambah beban belanja pegawai pada masa mendatang.
Ia menegaskan kepala daerah perlu mengambil langkah tegas untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer baru di seluruh daerah.
"Kepala daerah harus tegas tidak ada perekrutan honorer baru," tegasnya.
Selain melakukan pengendalian belanja, pemerintah juga mendorong daerah memperkuat kemampuan fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tito meminta pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai potensi masing-masing wilayah.