“Kami minta data saja sampai ditanyakan untuk apa. Bahkan diarahkan meminta data ke Mabes langsung di Jakarta. Padahal kami ini sesama unsur Forkopimda,” ungkapnya.
Sementara itu, Aktivis Lingkungan dan HAM sekaligus penyelenggara kegiatan, Risal menilai, film tersebut memiliki relevansi dengan kondisi sosial yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara. Ia menyoroti adanya dugaan intervensi aparat terhadap masyarakat dalam berbagai konflik lahan dan sumber daya alam.
“Bahwa ternyata apa yang terjadi di Papua itu relevansinya banyak sekali di Sulawesi Tenggara,” kata Risal dalam forum diskusi.
Baca Juga: Pemkab Muna Siapkan Rp 30 Miliar Gaji 13 ASN
Salah seorang peserta diskusi juga menyinggung kondisi lahan bekas tambang galian C di wilayah Desa Padakuru, Kecamatan Wangi-Wangi yang dinilai sudah rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan masyarakat.