Baca Juga: PPPK Mulai Harap-harap Cemas, DPR Isyaratkan Peralihan Status ke PNS
Ia menambahkan, praktik manual selama ini membuka celah bagi potensi manipulasi pelaporan.
“Mungkin enggak nyampe karena menggunakan manual. Jadi ya, suka-suka yang melaporkan, dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran,” jelasnya.
Menurut Tito, digitalisasi menjadi langkah strategis yang bukan hanya mencegah kebocoran PAD, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan sistem yang transparan, kepala daerah tidak perlu menaikkan tarif pajak secara sembarangan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang justru menuai protes besar akibat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
