“Itu akibat membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot. Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan Pajak Bumi Bangunan, yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi,” ungkap Tito.
Baca Juga: Buruh Tak Amini Formula Baru Kenaikan Upah Minimum 2026, Minta 10,5 Persen
Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa sudah ada pemerintah daerah yang berhasil membangun sistem PAD terintegrasi dengan pihak pemungut pajak. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi, yang melalui digitalisasi mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa perlu menaikkan tarif pajak.
“Dengan digitalisasi uangnya langsung masuk, maka itu akan meningkatkan PAD daerahnya tanpa harus membuat hal yang baru,” tegasnya.
Tito berharap seluruh pemerintah daerah meniru langkah tersebut. Digitalisasi sistem penerimaan pajak dan retribusi dianggap sebagai solusi konkret untuk memperkuat keuangan daerah sekaligus menutup ruang bagi kebocoran yang selama ini merugikan masyarakat. (C)
