Baca Juga: Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara Patroli Tambang Ilegal di Kolaka Utara
Untuk itu, Nasir mewakili Fraksi PDIP mendesak pemerintah daerah untuk membuat sistem penarikan yang baku dan mengikat serta melibatkan instansi terkait.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan tidak akan menyepakati penetapan APBD Perubahan ini ke depannya, apabila kami belum mendapatkan komitmen dan sistem penagihan yang baku dan baik," tegasnya.
Selain tambang C, Ketua Fraksi PDIP ini menyoroti belum maksimalnya tindaklanjut temuan BKR RI. Olehnya itu, Nasir mendorong pemerintah daerah untuk berani menegur atau mem-Blacklist perusahaan nakal yang tidak menyelesaikan kewajibannya.
"Hal ini penting sebab berdampak pada rendahnya penerimaan dan mempengaruhi postur APBD," ujarnya.