Pandangan 5 Fraksi DPRD pada Paripurna Rancangan KU-PPAS APBD Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025

Baca Juga: Proyeksi Pendapatan Daerah Kolaka Utara Tahun 2025 Menurun hingga Rp 38,7 Miliar

"Reses murni hasil aspirasi masyarakat langsung bukan keterwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat, tetap rill dari masyarakat," jelasnya.

OPD dalam menyusun rencana/program kerja harus jelas outputnya. Tidak  memasukkan program dan kebutuhan yang hampir sama dengan tahun lalu, karena itu menandakan tidak ada kemajuan.

"Terbukti saat ini, setiap pembahasan program di Komisi hampir sama program tahun lalu. Susun program yang memiliki manfaat jelas dan bisa diakomodir APBD," imbuhnya.

3. F-PBB