"Masyarakat saat ini seolah-olah sudah terpengaruh oleh pandangan yang negatif, sehingga saat ini PBB melakukan unjuk rasa. Kami minta hentikan segala praktik radikalisme ini," tambahnya.
Gomar Purba mengaku, negara menjamin kebebasan umat beragama dalam beribadah dan membina dalam kehidupan yang bermakna bagi masyarakat yang majemuk. Jadi, pemerintah harus menjadi fasilitator terkait permasalahan yang terjadi saat ini terkait kebebasan dalam beribadah.
”Kami merupakan organisasi yang akan tetap berdiri didepan dalam konteks bela kepentingan masyarakat lokal Kota Medan yang terzolimi dan wilayah Sumatera Utara. Kami telah bersinergi dengan beberapa stakeholder dalam upaya-upaya yang dimaksud. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah pusat maupun daerah lainnya," terangnya.
Baca Juga: Dituding Terima Suap dari Pengusaha Spa, Polda Sumatera Utara Bantah
Selain melakukan berdemonstrasi di Kantor Wali Kota Medan, massa dari PBB ini juga menggeruduk kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Utara.