PDIP Sulawesi Tenggara Sorot Tambang PT TMS dan SFR di Konawe Utara: Dinilai Rugikan Masyarakat Adat

Baca Juga: Puluhan Truk Pengangkut Pasir Nambo Duduki DPRD Kota Kendari, Minta Tambang Dibuka Lagi

Selain itu, penyaluran dana CSR dianggap tidak optimal dan tidak menyentuh upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

Lukman yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra, menegaskan perlunya penghentian sementara seluruh kegiatan operasional tambang hingga tercapai kesepakatan yang adil antara perusahaan dan masyarakat adat.

“PDIP Sultra akan berdiri di barisan masyarakat. Kami menolak keras keberadaan perusahaan tambang yang tidak berpihak pada kesejahteraan warga, khususnya masyarakat adat di wilayah lingkar tambang,” tegasnya. (C)

Penulis: Erni Yanti