Sebenarnya pada tanggal 3 April 2020, terungkap bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyiapkan 8 program khusus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah COVID-19 terhadap pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), antara lain pemberian stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi, relaksasi kredit usaha mikro, pembuatan produk untuk antisipasi COVID-19 melalui KUMKM, keringanan pajak, dan BLT yang diperluas untuk UMKM.

Baca juga: COVID-19 dan Isi Perut

Ini tentunya informasi yang menggembirakan bagi KUMKM. Sedangkan untuk pemerintah daerah, entah apa yang dijanjikan dan boleh jadi berbeda antar daerah berdasarkan diagnosis dan pilihan kebijakan daerah bersangkutan.

Hanya saja, harus diakui, efektivitas pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah biasanya tidak semudah yang diharapkan, alias jauh panggang dari api. Baik karena program tidak direncanakan dengan pruden, tidak diikuti regulasi yang kuat, kebijakan yang berubah-ubah (tidak konsisten), atau pemahaman pelaksana di lapangan yang tidak ’nyambung’ dengan pidato-pidato para pejabat pembuat program.

Tanpa perlu terlalu banyak berharap pada berbagai stimulus yang dijanjikan pemerintah pusat, atau pemerintah daerah tertentu, yang seringkali ujungnya adalah ‘menelan ludah’ saja, sebenarnya UMKM selalu kuat dalam menghadapi berbagai macam krisis.