Ia menceritakan berkali-kali digoda dan dibujuk rayu oknum dari sebuah korps, meminta agar kerabatnya diberikan lahan eksplorasi di Mandiodo. Mereka meminta  hingga ratusan hektare.

"Tegas saya menolak, jikalau ingin menambang silakan ikuti prosedur hukum yang berlaku. Seluruh penambang-penambang ilegal di Mandiodo, sebagaimana terungkap di depan persidangan, saya laporkan ke pihak yang berwenang, ke Mabes Polri, ke Polda, KLHK, ke kementerian terkait, bahkan Kejati Sultra," tutur HW.

Baca Juga: Surat Dakwaan Korupsi PT Antam Kabur, JPU Dianggap Tidak Cermat

Kemudian ia menjelaskan, diseret dalam keikutsertaan menjual ore nikel PT Antam Mandiodo melalui “dokumen terbang” perusahaan lain (yaitu PT KKP), hingga dianggap telah merugikan keuangan negara.

"Saya yang menolak pelaku illegal mining, saya melaporkannya ke pihak berwajib, saya pulalah yang meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Sultra sebelum kerja sama KSO MTT terlaksana, lalu saya dianggap berada dalam kehendak yang sama, bermaksud memperkaya orang lain, lalu merugikan keuangan negara," katanya.