Keadaan yang pertama, adalah hasil bekas penambang dahulu (tidak jelas asal-usulnya, apakah dari APL atau dari kawasan hutan). Keadaan yang kedua, secara nyata bersumber dari lahan (kawasan hutan) yang belum sah untuk dilakukan penambangan.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelaku penambang ilegal itu telah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun dari kesemuanya, lebih banyak didiamkan dan dibekukan kasusnya, ujuk-ujuk kemudian malah dirinya dikriminalisasi dalam laku rasuah.
Selain itu, angka-angka kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP, jauh dari kata kepastian hukum, jauh dari angka yang nyata dan pasti. Sebab dalam kondisi faktual dan pengakuannya, mereka yang hanya bersandarkan pada pembayaran E-PNBP PT KKP.
"Bagaimana mungkin penjualan ore nikel dimaksud dapat diklaim bersumber dari WIUP PT Antam, lalu identitas pembayarnya, PT KKP. Sungguh tidak logis dan di luar nalar dan akal sehat," tegas HW.