Tidak hanya itu saja, pola adanya relawan, buzzer, dan influencer yang fanatik terhadap pemerintah dihadirkan juga untuk menjinakkan suara-suara kritis publik. Bahkan, berani bersuara kritis, nyawa taruhannya, meski ada praduga tak bersalah, seperti kematian dari sosok Ermanto Usman yang tewas dibunuh saat sahur ia dikenal sebagai seorang aktivis yang pernah mengungkap dugaan korupsi, sebelumnya ada kasus Munir Said Thalib dalam kasus pembunuhan berencana pada 7 September 2004.
Pemerintahan di negeri ini sering kali mengupayakan bersistem komando. Semua keputusan dan kebijakan berada tunggal di tangan Presiden. Seolah, demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan oleh Presiden Soekarno, yang malah menyebabkan ia tergelincir dalam perilaku pemerintahan otoriter mendapatkan nilai positif.
Jangan mencerminkan sikap yang salah, seolah negeri ini gaduh terus karena masyarakatnya, sehingga membutuhkan presiden yang otoriter maupun sistem demokrasi terpimpin adalah jalan keluarnya. Sejatinya dipahami bahwa, demokrasi itu sendiri memang melibatkan masyarakat dalam proses awal dan akhir dari keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah.
Pemimpin negeri ini sering kali melalaikan rakyat, tetapi ketika respons masyarakat sudah membuncah, publik sudah melakukan demonstrasi yang kian masif, maka keputusan dan kebijakan itu baru dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan karena keinginan masyarakat.
Baca Juga: KPK, Jokowi, dan Kemunduran Demokrasi