Baca Juga: Pembongkaran RTH Tapak Kuda Kota Kendari Disorot
Pernyataan Hasman Dani itu merupakan jawaban dari komentar Ketua BPD Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Kendari, Nasbir Syukri. Dia mengungkapkan bahwa ada perbedaan pandangan antara Pemerintah Kota Kendari dan perspektif masyarakat tentang kawasan RTH Tapak Kuda. Nasbir Syukri menyoroti bahwa pemerintah seharusnya tidak mengabaikan hak-hak pemilik tanah di kawasan ini.
"Sebenarnya Pemkot tidak boleh menyamakan RTH di Kali Kadia dengan RTH Tapak Kuda," ucapnya, Rabu (13/9/2023).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam pengosongan kawasan. Nasbir Syukri berpendapat bahwa tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah kota di kawasan RTH Tapak Kuda, dapat digolongkan sebagai penyerobotan lahan masyarakat yang diakui secara hukum oleh negara atau BPN.
Baca Juga: Warga Kota Kendari Minta Pemkot Tegakkan Keadilan Soal Penertiban Kawasan RTH