MUNA, TELISIK.ID - Penggunaan material batu kapur pada proyek talud dan drainase yang bersumber dari APBN di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, terus mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Muna.
Ketua Komisi III, Awal Jaya Bolombo mengatakan, penggunaan batu kapur bukti kurangnya pengawasan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara selaku satuan kerja (satker). Pasalnya, tim Balai baru turun ke lokasi setelah proyek tersebut mencuat di media massa.
"Ada indikasi kontraktor PT Alfa Media Adi Jaya dan Balai main mata," kata Awal Jaya Bolombo, Jumat (16/6/2023).
Pria yang karib disapa AJB itu menduga, kontraktor sengaja menggunakan batu kapur demi mendapatkan keuntungan yang besar. Parahnya, pihak Balai terkesan melakukan pembiaran.
Baca Juga: Bila Tidak Dibongkar, DPRD Muna Minta APH Periksa Proyek APBN di Lagasa
