Baca Juga: Mirip Perkampungan Bajo, Kedai Huma Wakatobi Tawarkan Aneka Seafood

Dalam regulasi penggunaan DD, untuk perkebunan dibolehkan sepanjang anggarannya tersedia. Kini, masing-masing desa telah mengalokasikan dananya di APBDes.

"Dananya tidak dipatok. Tinggal dilihat nantinya di hasil kajian teknis DTPHP, berapa luasan lahan masing-masing desa. Toh, kalau ada kelebihan anggaran, maka akan dilakukan relokasi di APBDes untuk kegiatan lain," ungkapnya.

Baca Juga: Tutup Pasar Hewan 4 Daerah di Jatim, Seribu Lebih Ternak Diserang PMK

Tanaman perkebunan kopi, lanjut mantan Plt Kepala BKPSDM itu, tertuang dalam peraturan bupati (Perbup). Yang mana, semangat Bupati, LM Rusman Emba bisa mengangkat kembali kejayaan kopi sebagai tanaman leluhur  yang secara umum simbol daerah masa lalu. (C)