Supril menjelaskan, penyaluran alsintan di Konawe tidak merujuk pada daftar kelompok tani yang telah diusulkan resmi pada 16 Mei 2025. Sebagian alat ditengarai disalurkan tanpa koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe.

“Nama-nama kelompok tani penerima yang sudah diverifikasi tiba-tiba berubah saat alat disalurkan. Muncul nama kelompok baru yang tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pertanian Konawe ke provinsi. Kami menduga ini bagian dari success fee yang dimainkan oknum di Dinas Pertanian,” kata Supril.

Supril juga menduga adanya pungutan liar dalam proses penyaluran. Menurutnya, beberapa kelompok tani dimintai uang Rp 18 juta hingga Rp 70 juta untuk mendapatkan alat bantuan pemerintah.

“Oknum-oknum ini meminta uang ke kelompok tani yang namanya sudah diverifikasi, Rp 18 juta untuk hand tractor dan Rp 70 juta untuk traktor roda empat. Karena mereka tak mampu membayar, nama-nama mereka digantikan dengan kelompok lain yang memberi uang,” bebernya.

Baca Juga: Dosen Muda Prodi Jurnalistik dan Ilmu Komunikasi FISIP UHO Gelar Penelitian Jurnalisme Inklusif di Sekolah Berkebutuhan Khusus