Ia menambahkan, evaluasi tetap dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Dapat THR 2026, Berikut Regulasi Pelaksanaannya
Sebelumnya, sejumlah media melaporkan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan menghapus kategori paruh waktu dan mewajibkan seluruh pegawai mengikuti seleksi ulang menjadi PPPK penuh waktu.
Pemberitaan itu memicu pertanyaan dari pemerintah daerah dan tenaga kontrak mengenai masa depan status kerja mereka.
Kementerian menyatakan belum ada regulasi baru yang mengatur perubahan tersebut. Jika ada penyesuaian kebijakan, pemerintah akan menyampaikannya melalui saluran resmi, termasuk peraturan menteri atau ketentuan turunan lainnya, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.