Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal dan berbagai program ekonomi akan dijalankan secara serius serta terukur. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko yang dapat mengganggu perekonomian nasional, sekaligus memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata.
Purbaya juga memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan memaksimalkan seluruh instrumen yang berada di bawah kewenangannya. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif serta terpantau secara menyeluruh.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan implementasi berbagai program strategis.
Melalui keputusan tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas yang bertugas mengawal percepatan program sekaligus mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Proses ini dikenal dengan istilah debottlenecking, yaitu upaya mengurai kendala yang menghambat jalannya program.