PPPK yang telah memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah diusulkan memperoleh mekanisme seleksi yang lebih cepat, tanpa menghilangkan prinsip persaingan terbuka dalam sistem rekrutmen.

Baca Juga: Skema PPPK Paruh Waktu Resmi Direvisi Lewat UU ASN, Aturan Status PPPK Penuh Waktu 2026 Masuk Draf Pemerintah

4. Penyederhanaan administrasi kepegawaian.

Beberapa kalangan menilai sistem administrasi PPPK perlu disederhanakan agar tidak menimbulkan prosedur perpanjangan kontrak yang berulang setiap tahun.

Perdebatan mengenai perubahan status PPPK ke PNS menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi sistem kepegawaian secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, serta perlindungan kerja menjadi isu utama yang terus dibahas dalam kebijakan Aparatur Sipil Negara.