Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, PKS Saran Presiden Minta Masukan KPK
DPMD juga menawarkan dua opsi untuk Pilkades serentak. Apabila, anggaran sebesar Rp 4 miliar dianggap terlalu besar, maka Pilkades bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama tahun 2021 sebanyak 40 desa dan sisanya pada 2022 sebanyak 84 desa.
"Kita prioritaskan desa yang sudah mengalami kekosongan kadesnya di atas dua tahun. Tapi, opsi itu masih tentatif. Tergantung TAPD yang disesuaikan dengan kecukupan anggaran," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muna, La Mahi menerangkan, untuk Pilkades serentak tidak perlu dilakukan secara bertahap. Anggaran cukup untuk membiayai pelaksanaan Pilkades 124 desa.
"Kita hanya menunggu berapa kepastian riil anggaranya yang dibutuhkan. Berapapun APBD siap membiayai," tukasnya. (B)