Ia sudah mendapat informasi, bila APBD yang telah diteken Plt bupati, salah satunya dimasukkan program pengembangan jagung. Nah, program tersebut sama sekali tidak pernah dibahas dan tidak memiliki mata anggaran di dokumen APBD yang telah ditetapkan menjadi perda.

"Itu namanya kegiatan baru yang telah mengubah perda dan tentunya melanggar aturan PP 12 tahun 2018," terangnya.

Persoalan mengutak-atik APBD yang telah ditetapkan menjadi perda itu menjadi perhatian serius. Ia pun sebagai anggota Banggar tidak akan bertanggung jawab bila Pemda memaksakan kehendaknya dengan memunculkan program baru.

"Kami di Banggar tidak akan pernah bertanggung jawab dengan itu. Karena memang, kami tidak tahu menahu soal itu," katanya diamini anggota Banggar lainnya, Anwar dan Awal Jaya Bolombo.

Baca Juga: APBD 2024 Muna Disahkan Injury Time