Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ini dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan perkara Nomor 90/PUU- XXV/2023 dalam uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni, MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat Pemilu.
Sebelum RDP ini, KPU RI sudah melayangkan surat edaran (SE) kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk mematuhi putusan MK. Tindakan KPU lalu mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.
Junimart mempertanyakan dasar KPU mengirim SE ke parpol untuk mengikuti putusan MK terkait syarat capres-cawapres. Junimart menuding KPU kebablasan melebihi kewenangan. Kader PDIP ini mengingatkan bahwa KPU wajib berkonsultasi kepada DPR soal langkah apapun terkait PKPU.
“Apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para ketum parpol? Di mana diaturnya? Karena yang kita pahami bahwa dalam UU Nomor 7 itu pasal 75 ayat 4 disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi dan sejenisnya itu harus dan wajib berkonsultasi dengan DPR. Tolong dijawab ini,” tanya Junimart kepada KPU saat RDP pada Selasa (31/10/2023) malam.
Baca Juga: Takut Salah Revisi PKPU 19 Tahun 2023, KPU Konsultasi ke DPR Sikapi Putusan MK