Baca Juga: Titik Temu Harapan Jokowi dan Harapan PSI
Di tengah riuh rendah kasus ijazah palsu, safari politik dengan seremoni penyematan gelar adat di Lampung tentu bernilai positif bagi pencitraan Jokowi. Penyematan gelar adat Lampung “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Jokowi, di Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung pada Sabtu kemarin, sejatinya tidak ada yang salah, tetapi tetap saja tidak lepas dari muatan politis, apalagi terjadi bersamaan di waktu agenda safari politik Jokowi.
Perdebatan mengenai kelayakan Jokowi menerima gelar adat tersebut merupakan hal yang wajar. Penilaian dari pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung terhadap Presiden Jokowi, memang patut diakui akan cenderung bersifat subjektif.
Tetapi makna subjektivitas di sini bukan berarti preseden buruk atau tindakan yang salah. Perdebatannya lebih kepada kelayakan Jokowi menerima gelar ‘Baginda Pemuka Bangsa’, serta apa relevansi maupun legacy (warisan) nyata Jokowi terhadap masyarakat Lampung.
Meskipun dua pertanyaan itu bisa dihembuskan, tetapi keputusan Keraton Keagungan Lampung memberikan gelar kepada Jokowi merupakan hak lembaga adat yang patut dihormati.
