KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh menegaskan, para Paslon bupati tidak boleh mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Haerul Saleh Penyaluran bansos sudah menjadi jatah masyarakat miskin hendaknya tepat sasaran dan tidak diselewengkan kelompok tertentu untuk kepentingan Pilkada.
”Bansos harus rata ke masyarakat yang membutuhkannya, utamanya di masa pandemi COVID-19. Bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu,” tegas Haerul Saleh melalui telepon seluler kepada Telisik.id, Kamis (19/11/2020).
Haerul Saleh menyesalkan jika ada pendamping PKH di Kabupaten turut melakukan intimidasi terhadap penerima program PKH agar mendukung salah satu Paslon.