Khozin menegaskan bahwa setiap usulan dari publik akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan revisi UU ASN.
Baca Juga: TMT di Kontrak Kerja Paruh Waktu 2025, Begini Penjelasannya
“Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draf, tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang juga mengemuka. Tentu DPR akan menampung pelbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa revisi UU ASN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Namun, mengingat tahun 2025 hanya menyisakan dua bulan, Khozin memperkirakan pembahasan revisi tersebut baru bisa dimulai pada tahun 2026.
“RUU ASN memang masuk daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 ini. Namun, dengan sisa waktu dua bulan di tahun 2025 ini, di atas kertas pembahasan RUU ASN tidak dimungkinkan dilakukan pada tahun 2025 ini,” jelasnya.