3. Program bansos melarang pegawai pemerintah untuk terdaftar sebagai penerima bantuan.
Baca Juga: Heboh Skema PPPK Paruh Waktu Ditiadakan, Ini yang Paling Berdampak
4. DTSEN akan memperbarui data begitu status penerima berubah menjadi ASN.
5. Ada sanksi bagi pegawai yang masih menerima bansos, termasuk teguran instansi dan pengembalian dana.
6. Evaluasi ulang bisa dilakukan jika pegawai berada dalam kondisi rentan ekonomi, melalui usulan desa atau dinas sosial.