Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, sebelumnya telah menjelaskan bahwa hingga saat ini regulasi nasional belum secara khusus mewajibkan pemberian THR bagi PPPK paruh waktu.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Dapat THR 2026, Berikut Regulasi Pelaksanaannya
Menurutnya, kebijakan tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah.
“Kalau ditanya PPPK paruh waktu mendapatkan THR lebaran? Jawabannya semua tergantung ketersediaan anggaran di instansinya,” terang kepala BKN, seperti dikutip dari JPNN, Jumat (6/3/2026).
Penjelasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait THR bagi PPPK paruh waktu.