“Bupati harus rajin turun lapangan dan nginap di desa untuk mengetahui hal ini. Kepala desa harus mengecek siapa yang hamil dan mendata potensi stunting dari anak yang dilahirkan. Ini harus dilaporkan kepada bupati, kalau tidak, langsung ke gubernur,” terang Laiskodat.
Baca Juga: Eks Dirjen Bina Keuda Kemendagri Ditahan, KPK Dalami Pinjaman PEN Muna
Ia menyatakan, semua pihak harus bicara tentang stunting untuk menumbuhkan kesadaran tentang hal ini. Kampanye tentang penanganan stunting mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa, pendeta, pastor, haji, imam masjid, tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya minta para kader BKKBN untuk memiliki buku saku terkait hal ini. Semua masalah harus dicatat dan dirumuskan bersama lintas sektoral. Kita punya kelor dan makanan-makanan lokal yang bergizi untuk atasi stunting,” tandas Laiskodat.
Ia menambahkan, kunjungan presiden harus memacu semua pihak di NTT untuk bekerja lebih keras lagi dalam penurunan stunting. Kerja penanganan stunting ini sebenarnya soal kepedulian.