Baca Juga: Korupsi, MBG, dan Harapan
Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kritik terhadap pemerintah. Berbagai persoalan lainnya juga mengitari seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok, kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah, kenaikan harga BBM, hingga rencana penyesuaian harga minyak goreng subsidi MinyaKita menjadi isu yang menggelisahkan hati dan pikiran rakyat.
Bersamaan dengan itu, rakyat melihat kinerja Pemerintah yang mengerutkan dahi, seperti kontradiktif kinerja pemerintah yang menunjukkan semangat efisiensi anggaran tampak dari kritik Dino Patti Djalal mantan wakil menteri luar negeri yang menyoroti kunjungan luar negeri presiden.
Koontradiktif efisiensi anggaran juga terjadi dari pengakomodiran daftar tunggu yang sejalan dengan ‘hobi’ nya Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk menambah orang baru sebagai pembantu presiden, lalu sorotan atas tata kelola pemerintahan yang tidak transparan serta berpihak kepada kepentingan rakyat seperti kasus kenaikan BBM ini, hingga masih terjadinya kebocoran anggaran negara seperti terbongkarnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dari kekecewaan ini akhirnya Publik menyampaikan kritik di media sosial, demonstrasi di jalan dilakukan oleh mahasiswa, bahkan seruan agar Presiden berhenti sejenak dari kesenangannya berpidato. Respons publik ini adalah ekspresi luapan ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah, ekspresi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi.