Respons publik terhadap kebijakan pemerintah justru menjadi umpan balik yang penting bagi Pemerintah sebagai pengambil keputusan dan kebijakan. Pemerintah utamanya Presiden Prabowo semestinya menyadari, lalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya yang malah menyusahkan masyarakat, itu adalah harapan publik.
Pemerintah dan Presiden Prabowo sudah semestinya menyadari, mencermati, bahkan melakukan upaya perubahan sikap sikap dalam merespons ekspresi publik, seperti demonstrasi mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu: pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM); ketiga, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil; dan kelima, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Meski demikian, perlu disampaikan bahwa perubahan kepemimpinan nasional tetap harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika dicermati, hingga saat ini tidak terlihat adanya dukungan politik dari parlemen maupun partai-partai politik terhadap wacana pergantian presiden Prabowo, maupun dukungan rakyat yang besar sebagai simbol menguatnya wacana pergantian presiden di luar jalur konstitusi.
Saat ini, meskipun ekspresi kekecewaan sudah ditunjukkan oleh rakyat, tetapi posisi politik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih relatif kuat karena didukung oleh koalisi besar di parlemen bahkan juga oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Dukungan mayoritas partai politik tersebut membuat stabilitas pemerintahan tetap terjaga meskipun muncul berbagai aksi demonstrasi, maupun kritik dari publik di ruang media sosial.
Baca Juga: Menerka Rencana Jokowi Keliling Indonesia