Baca Juga: Optimalkan PAD, Wakil Ketua DPRD Sarankan BUMD Kelola Tambang Nikel di Kolaka Utara

Sementara itu, Komisi III DPRD Kolaka Utara bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) kedua pada 10 Juni 2025 dengan untuk mendengar langsung klarifikasi Kepala Desa.

DPRD juga bakal mengundang Inspektorat, DPMD, perwakilan PT Fatwa, dan pihak-pihak terkait.

Selain dana PPM yang dikelolah kades dan tim PPM, perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Desa Pitulua ini juga menyalurkan langsung  dana kompensasi untuk para nelayan dan dana debu bagi masyarakat yang terdampak langsung aktivitas pertambangan. (C)

Penulis: Muh. Risal H