Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae juga mengatakan, lambatnya proses penerbitan dokumen RKAB IUP MBLB menyebabkan sejumlah proyek pembangunan terkendala pasokan material.
Baca Juga: Koalisi Parlemen Jalan Desak Pemkab Wakatobi Bentuk BUMD Tambang
“Pasokan material terganggu karena sejumlah lokasi tambang galian C belum bisa berproduksi lantaran izin RKAB yang belum rampung diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Ridwan saat ditemui awak media di kediamannya, Minggu (5/7/2026) lalu.
Karena itu, politisi Golkar ini mendesak Pemprov Sultra segera mempercepat proses persetujuan dokumen. Sebab menurutnya, jika masalah perizinan tambang galian C terus berlarut, ini akan menjadi masalah serius.
"Di satu sisi pelaksanaan proyek dituntut selesai tepat waktu, namun jika material diperoleh tanpa prosedur yang sah, justru berisiko menimbulkan pelanggaran hukum,” pungkasnya. (A)
