Sementara itu, bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ketentuan yang ditetapkan berbeda. Pekerja kategori ini harus menerima upah rata-rata tidak lebih dari Rp 500 ribu per hari atau maksimal Rp 10 juta per bulan.
Selain itu, baik pegawai tetap maupun tidak tetap tidak sedang menerima fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah berdasarkan kebijakan lain.
Ketentuan mengenai jenis penghasilan yang memperoleh fasilitas juga diatur secara rinci dalam PMK tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa insentif hanya berlaku untuk penghasilan tertentu yang tidak dikenai pajak bersifat final.
Baca Juga: Heboh Purbaya Pungut Pajak Batu Bara Mulai 2026, Begini Reaksi Pengusaha
“Penghasilan pegawai tertentu yang diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak termasuk penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,” bunyi Pasal 4 ayat (6) aturan tersebut.
