Rini menguraikan bahwa saat ini terdapat 48 kementerian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan semuanya telah diminta menyampaikan analisis kebutuhan.
“Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan, sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan. Jadi, kan kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positive growth terhadap jabatan-jabatan tertentu, apakah ada harus minus growth, atau memang harus tetap seperti itu,” tuturnya.
Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan formasi CPNS dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar membuka peluang secara rutin.
Baca Juga: Aturan Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah hingga 15 Januari 2026, Begini Sanksinya
Dalam kesempatan yang sama, Rini juga menjelaskan perkembangan kajian mengenai skema single salary bagi ASN. Ia menegaskan bahwa fokus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bukan pada penyatuan gaji, melainkan pada penerapan konsep total reward.