Baca Juga: Peralihan Status PPPK Otomatis Terangkat PNS, Begini Respon MenPAN-RB
Di tengah pembahasan tersebut, sejumlah pakar menilai rencana konversi PPPK menjadi PNS memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Status PNS membawa hak atas gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, sedangkan PPPK selama ini bekerja berdasarkan kontrak yang lebih fleksibel dan tidak menimbulkan beban pensiun permanen bagi negara.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai wacana ini memang dapat meningkatkan status kepegawaian, namun juga berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah.
"Secara prinsip, mengubah status PPPK menjadi PNS perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Jadi kalau sekarang semua diarahkan menjadi PNS, jelas akan berpotensi menggerus disiplin fiskal," tuturnya.
Ronny menjelaskan perubahan status tersebut otomatis menambah belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen anggaran paling sulit ditekan.
