Baca Juga: Usulan PPPK Terangkat Otomatis jadi ASN Mendekat, Masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025
"Jadi kalau sekarang semua diarahkan ke PNS, otomatis negara harus menanggung beban pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya permanen," ujarnya.
Yusuf menyoroti rasio pajak yang belum menunjukkan perbaikan menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan negara menanggung beban tambahan tersebut. Ia menyebut pemerintah daerah juga akan terdampak, terutama pada 2026 ketika transfer ke daerah direncanakan menurun.
"Untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, beban tambahan kepegawaian hampir pasti membuat mereka harus mengalihkan anggaran dari pos lain," tandasnya. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani