Enam institusi dengan otoritas yang tumpang tindih, sistem informasi yang tidak saling terhubung secara real-time, dan tidak ada satu pun yang memiliki mandat penuh dan menyeluruh untuk mengambil keputusan darurat demi keselamatan pasien.
Ketika 11,17 juta peserta dinonaktifkan dalam satu eksekusi sistem, BPJS Kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya mengeksekusi instruksi dari Kemensos. Kemensos tidak bisa memotong kompas karena data ada di BPS. BPS tidak memiliki kewenangan klinis untuk menilai urgensi medis. Di ujung rantai birokrasi yang panjang itu, seorang pasien kanker terbaring menunggu kemoterapi, yang tertunda.
Baca Juga: Ada Apa dengan Film Pesta Babi?
Latensi Data yang Mematikan
Salah satu ironi paling menyakitkan dalam krisis ini adalah kontras kecepatan antara penonaktifan dan reaktivasi. Sistem berhasil menonaktifkan 11,17 juta kepesertaan dalam hitungan jam menggunakan pemrosesan massal (batch processing). Namun reaktivasi yang merupakan urusan keselamatan nyawa, harus merayap melalui lorong birokrasi berjenjang selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu.