Estonia, dengan populasi yang jauh lebih kecil, telah membuktikan bahwa integrasi data lintas kementerian secara real-time adalah mungkin, dan hasilnya, warga tidak pernah harus mengantre di berbagai kantor birokrasi untuk mendapatkan hak yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Prinsipnya sederhana: data bergerak antar-instansi, bukan warga yang berlari berpeluh keringat dari satu kantor ke kantor lain.
Di kawasan yang lebih terjangkau, Thailand, negara dengan profil ekonomi lebih dekat dengan Indonesia berhasil membangun sistem jaminan kesehatan universal dengan arsitektur koordinasi yang lebih efisien, salah satunya melalui pemberian wewenang diskresi yang lebih besar kepada fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam situasi darurat.
Catatan Akhir: Reformasi Tata Kelola Harus Dimulai
Ada tiga perubahan mendasar yang tidak dapat kita tunda. Pertama, Indonesia membutuhkan loket satu atap darurat medis. Ketika seorang pasien menghadapi blokir kepesertaan dalam kondisi darurat, harus ada satu nomor telepon, satu aplikasi, satu petugas atau instansi yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah. Bukan rangkaian arahan ke berbagai instansi yang tidak saling berkomunikasi.
Baca Juga: Papua dan Ratapan Kosmik: Tanah Ulayat, Kapitalisme, dan Spiritualitas Alam dalam 'Pesta Babi'