Rini juga menekankan bahwa kebijakan pemenuhan SDM harus disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kualitas aparatur yang direkrut agar tetap sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” tegasnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, rekrutmen CPNS 2026 diproyeksikan akan lebih selektif dan terfokus pada kebutuhan program prioritas. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap aparatur yang direkrut memiliki kompetensi yang relevan serta mampu bekerja dalam sistem kolaboratif lintas sektor. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani