Dalam kata sambutannya, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., selaku Plt. Wakil Jaksa Agung RI dan Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia, menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menjadi dasar hukum, kejahatan perdagangan orang justru terus berkembang.

“Tidak hanya dilakukan perorangan, tapi juga melibatkan korporasi dan sindikat lintas teritorial negara,” ujarnya.

Baca Juga: Segini Kekayaan Kajati Sulawesi Tenggara Abdul Qohar, Pernah Bongkar Kasus Tom Lembong dan Suap Hakim

Ia menegaskan perlunya pendekatan baru dan luar biasa, termasuk memosisikan korban sebagai subjek utama, bukan sekadar alat bukti.

Prof. Asep juga menegaskan peran strategis kejaksaan dalam pemenuhan hak restitusi.