Baca Juga: Judi dan Pinjaman Online Dominasi Penyebab Utama Perceraian di Kendari
Di dalam perda tersebut, tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan kategori bangunan atau usaha. Misalnya, kantor dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 100.000 per bulan, sedangkan usaha lain seperti kios, toko, hingga pedagang kaki lima dikenakan tarif berbeda sesuai peraturan.
Meski perda tersebut sudah diterbitkan pada 2023, dan perwali tentang pelimpahan kewenangan terbit pada Oktober 2024, pelaksanaan aktif baru berjalan pada tahun 2025.
Sekretaris Camat Kambu, Abdi Prawira menjelaskan bahwa pelaksanaan baru berjalan tahun ini bukan karena pergantian kepemimpinan, melainkan karena persoalan teknis, termasuk kesiapan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sebelumnya, penagihan retribusi dilakukan melalui proses perpanjangan izin usaha seperti SITU atau SIUP.