Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse, menyatakan bahwa revisi UU ASN harus dikaji secara menyeluruh karena dikhawatirkan bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri.
Zulfikar menjelaskan bahwa jika revisi UU ASN mengarah pada sentralisasi wewenang, seperti pengangkatan dan pemindahan pejabat eselon II yang dikembalikan ke pemerintah pusat, maka hal itu berpotensi melemahkan otonomi daerah.
"Semangat desentralisasi yang diatur UUD 1945 harus dijaga," ujarnya di Kompleks Parlemen, seperti dikutip dari MetrotvNews, Rabu (23/4/2025).
Baca Juga: RUU ASN Disahkan jadi UU, DPR: Tak Ada Lagi Kesenjangan Kesejahteraan
Komisi II pun mendorong Badan Keahlian DPR untuk menggelar public hearing guna menyerap pandangan dari akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah menyusun dasar filosofi, yuridis, dan sosiologis yang kuat terhadap wacana revisi UU ASN.
