Terkait hal ini, KPK memastikan akan melakukan kajian mendalam terhadap isi dari UU BUMN terbaru.

Baca Juga: Sepak Terjang Indra Iskandar: Sekjen DPR Status Tersangka KPK Belum Ditahan, Tilap Duit Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan

"Perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/5/2025).

Menurut Tessa, kajian terhadap Undang-Undang BUMN baru sangat penting dilakukan, mengingat adanya komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalkan serta menghilangkan kebocoran anggaran.

Hal ini menjadi relevan dalam konteks penegakan hukum dan penguatan integritas di sektor BUMN.