Baca Juga: Resmi Ditetapkan MenPANRB, Ini Tugas dan Hak PPPK Paruh Waktu
"Kami akan terus berdiskusi untuk mencari skema penggajian yang adil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah," tambah Maarfin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inaruto, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer.
"Kami akan berkoordinasi dengan DPR RI karena regulasi PPPK paruh waktu melibatkan kebijakan pusat. Kami siap mendampingi perwakilan Aliansi R2 dan R3 ke Jakarta untuk membahas langkah-langkah selanjutnya," kata Inaruto.
Ia menegaskan, DPRD Kota Kendari akan melakukan segala upaya untuk memastikan hak-hak tenaga honorer terlindungi dan mendapatkan solusi yang adil. (A)