Ia juga menegaskan bahwa dalam sistem penyidikan nasional, Polri tetap memiliki posisi sebagai penyidik utama yang mengoordinasikan penyidik lain termasuk PPNS dan TNI AL dalam konteks khusus tersebut.
Baca Juga: Resmi Disahkan jadi Undang-Undang, Ini Alasan RUU TNI Picu Penolakan dan Perjalanan Dwifungsi ABRI
"Maka muncul penyidik utama itu Polri dalam konteks mengkoordinirkan karena penyidikan itu nanti ada yang memberikan masukan. Tadi sudah dijelaskan tidak ada sama sekali Dwifungsi ABRI di situ," tegasnya.
Selain itu, Hinca mengingatkan bahwa DPR tetap membuka ruang untuk perbaikan draf KUHAP jika memang masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir atau kekhawatiran publik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum dan transparansi yang diusung dalam pembentukan undang-undang baru.
Dengan demikian, polemik seputar pasal penyidik dari unsur TNI dalam revisi KUHAP masih menjadi perhatian banyak pihak, terutama kelompok sipil seperti YLBHI yang khawatir terhadap implikasi konstitusional dan hak asasi manusia.