Pengesahan ini memberi presiden kontrol penuh atas struktur kementerian yang dibentuknya, memungkinkan penyesuaian yang lebih fleksibel terhadap tantangan yang dihadapi pemerintahan.
Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Apakah fleksibilitas ini akan memperbaiki pengaturan pemerintahan atau justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan?
Rapat paripurna dihadiri oleh 48 anggota DPR, sementara 260 anggota lainnya menyatakan izin. Achmad Baidowi menegaskan pentingnya RUU ini sebagai dasar hukum yang kuat bagi presiden dalam melakukan perubahan kementerian.
Diskusi mengenai efek jangka panjang dari perubahan ini akan terus berlanjut, terutama dalam konteks akuntabilitas dan pengawasan terhadap kebijakan presiden.